Komisi V DPR RI kecewa terhadap kinerja jajaran Kementerian Perhubungan. Selama kurun waktu hampir dua tahun tidak ada perubahan yang cukup signifikan di kementerian ini dalam mewujudkan transportasi yang aman, nyaman di semua moda transportasi.

            Demikian disampaikan Anggota Komisi V Rendhy Lamadjido (F-PDI Perjuangan) saat rapat kerja dengan Menteri Perhubungan dan jajarannya, Selasa (7/6) yang dipimpin Ketua Komisi V Yasti Soepredjo Mokoagow.

            Rendhy mengatakan, bahkan Kementerian Perhubungan dapat dikatakan sebagai mesin pembunuh masyarakat Indonesia terbesar. Sekitar 8 - 15 orang meninggal setiap hari atau  rata-rata 34.000 orang setiap tahun masyarakat Indonesia mati sia-sia akibat persoalan transportasi yang bobrok.

Rendhy mengingatkan kementerian ini jangan sebagai ajang untuk suatu proyek-proyek yang dijadikan sasaran oleh pengusaha-pengusaha. “Saya sepakat pembangunan itu perlu, tapi jangan pembangunan ini mengikuti kemauan para pengusaha,” katanya.  

Rendhy menyoroti kinerja Dirjen Perhubungan Udara yang menurutnya programnya tidak jelas. Sebagai contoh pelabuhan internasional Soekarno Hatta yang merupakan wajah Indonesia tidak mencerminkan bandara internasional sama sekali. Bandara ini semrawut, kotor, dan terkesan kumuh. Dia menyayangkan bandara yang dibangun begitu megahnya sekarang tidak ada perhatian yang serius dari pemerintah.

Seharusnya, kata Rendhy, Kementerian Perhubungan dapat mengantisipasi lonjakan penumpang pesawat yang mencapai 22,4 persen setiap tahun, melebihi kapasitas peningkatan dunia yang hanya 8,2 persen.

Persoalan delay di maskapai penerbangan di Indonesia sudah menjadi makanan sehari-hari. Padahal persoalan delay di penerbangan luar negeri menjadi hal yang sensitif, dimana Pemerintah dapat memberikan peringatan keras terhadap maskapai penerbangan tersebut.

Inti dari persoalan di sini karena kesemrawutan, mulai dari maskapai itu sendiri sampai pelayanan di airport. Kita dapat melihat penumpang yang begitu semrawut, kadang-kadang pindah dari terminal I A ke terminal I B tanpa  pemberitahuan, belum lagi menyangkut masalah pelayanan.

“Kami minta persoalan transportasi ini dibenahi, jangan sampai persoalan ini berlarut-larut sehingga menimbulkan korban yang lebih banyak lagi,” katanya.

Dia juga mengingatkan dari sisi regulasi Undang-Undang tentang Penerbangan dan Undang-Undang tentang Pelayaran sudah dilakukan direvisi. Semua itu dilakukan untuk penguatan kepada Pemerintah.

            Begitu juga dengan program-program yang ada di Dirjen Perhubungan Laut. Rendhy melihat dalam pelaksanaannya banyak program yang mubazir dimana pembangunan pelabuhan ditinggalkan begitu saja tanpa ada peranan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. “Sangat disayangkan pelabuhan itu ditinggalkan begitu saja seperti kandang sapi,’ katanya.

            Demikian halnya dengan Dirjen Perkeretaapian, menurutnya manajeman PT Kereta Api Indonesia (KAI) begitu bobroknya, kecelakaan demi kecelakaan sering terjadi.

Sementara Hikmat Tomet (F-PG) mengusulkan anggaran Tahun 2012 sebaiknya berkesinambungan dengan anggaran 2011, sehingga hasil yang dirasakan masyarakat dapat maksimal.

Dia sependapat, Kementerian Perhubungan menyelesaikan proyek-proyek yang tertunda sehingga proyek-proyek tersebut tidak menjadi proyek yang mubazir.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengatakan, prakiraan alokasi anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2012 sebesar Rp 23,75 triliun. Namun sesuai SEB Menteri Keuangan dan Men PPN/Ka. Bappenas Tahun 2011 Pagu indikatif turun menjadi sebesar Rp 22,78 triliun dari kebutuhan anggaran yang diajukan sebesar Rp 45,49 triliun.

Freddy mengakui, pelayanan transportasi saat ini belum mampu menawarkan solusi yang optimal dalam menciptakan jaringan transportasi yang secara efektif dan biaya transportasi yang efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama untuk wilayah perkotaan.

Selain itu, kompetensi dan jumlah SDM dan kinerja kelembagaan transportasi belum mampu memenuhi tuntutan dalam mewujudkan tata kelola standar pelayanan minimal, dan sistem transportasi nasional belum sepenuhnya siap dalam menghadapi tuntutan kompetisi global yang semakin tinggi.

Koordinasi antara sektoral dan daerah belum berjalan secara optimal dalam mensinergikan pola transportasi yang selama ini masih parsial untuk mewujudkan “domestic connectivity” yang mendukung ketahanan pangan dan distribusi hasil-hasil produksi masyarakat.

“Semua itu merupakan permasalahan dan tantangan pokok yang dihadapi transportasi di tahun 2012,” kata Freddy.

Freddy menambahkan, kementeriannya membuat berbagai kebijakan dan strategi, diantaranya mendukung pergerakan kelancaran mobilitas penumpang dan distribusi barang/jasa untuk mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah, meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi, mendorong partisipasi peran serta swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi.

Selain itu, memberikan ruang seluas-luasnya kepada daerah berdasarkan kewenangannya dan memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan angkutan massal. (tt)